Tim Verifikasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pelalawan yang turun ke lapangan tanggal 2 dan 3 November lalu di Estate Meranti Kecamatan Teluk Meranti telah menemukan dugaan pembalakan liar yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). PT RAPP dikenakan sanki Administrasi berupa Paksaan Pemerintah sesuai UU No. 32 Tahun 2009.

Temuan Tim verifikasi BLH Pelalawan menemukan indikasi aktivitas perambahan hutan oleh RAPP di Teluk Meranti berdasarkan bukti-bukti perusahaan ini telah menggarap tanaman yang seharusnya dilestarikan. Tim BLH juga mencocokan data Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) milik PT RAPP dengan kondisi di riil areal.

Menyambut Milad ke 3 Kabupaten Kepulauan Meranti

PEKANBARU, RiauUPDATE - 19 Desember 2011, Kabupaten Kepulauan Meranti berulang tahun ke 3 (tiga) yang mana pada tahun 2009 lalu, kabupaten kepulauan meranti secara resmi memisahkan diri dari kabupaten bengkalis dan menjadi kabupaten baru di Provinsi Riau.

Dengan mendatangkan artis Ibu Kota, gegap gempita sebagian warga merayakannya di halaman kantor Bupati di kota Selat panjang, tapi tidak demikian pilihan yang diambil oleh perwakilan warga Pulau Padang.

Tepat pada Hari Jadinya Kabupaten Kepulauan Meranti, warga Pulau padang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKM-PPP) melakukan Aksi Jahit Mulut di Depan Gerbang DPR-RI di Jakarta.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, Hariansyah Usman, dalam Siaran Persnya, Kamis (22/12/2011) mengatakan, seharusnya pemerintah menjadikan momentum ini untuk melakukan introspeksi dan evaluasi.

“Hal ini tentunya menjadi keprihatinan kita semua. Milad akan baik bila pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten dapat menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan introspeksi dan evaluasi sejauh mana arah kebijakan pembangunan, apakah sudah melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 ‘Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’ atau justru sebaliknya akan mendatangkan mudharat berupa kehancuran lingkungan dan kehidupan sosial,” kata Kaka, panggilan akrab dari Hariansyah Usman.

DPRD Riau Dukung Pencabutan Izin HTI di Pulau Padang

PEKANBARU--MICOM: DPRD Riau mendukung tuntutan warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau untuk meninjau ulang dan mencabut izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di pulau yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka itu.

Aktivitas eksploitasi hutan alam di Pulau Padang dinilai sudah mengancam kedaulatan Indonesia karena abrasi dan tenggelamnya daratan di kawasan pesisir timur tersebut.

"Kami mendukung aspirasi dari masyarakat Pulau Padang untuk meninjau ulang izin HTI di daerah itu," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau Rita Zahara kepada Media Indonesia seusai menemui perwakilan warga Pulau Padang yang melakukan aksi jahit mulut di depan Kantor DPRD Riau, Rabu (2/11).

Perjuangan warga Pulau Padang sudah berlangsung sejak tiga tahun silam. Warga menuntut pencabutan izin HTI PT Sumatra Riang Lestari (SRL) yang mendapatkan hak konsesi seluas 41.205 hektar (ha) di daerah pesisir timur Sumatra itu.

Pasalnya, sejak perusahaan beroperasi menebang ratusan hektar hutan alam, daerah Pulau Padang mulai dilanda abrasi dan banjir.

Perwakilan warga Pulau Padang yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR) Antony Fitra menegaskan posisi perusahaan HTI di Pulau Padang sudah mendapatkan peringatan keras dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Azazi Manusia (HAM).

Izin HTI di Pulau Padang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No.327 tahun 2009. Izin itu diduga bermasalah karena keluar pada saat jabatan Menhut MS Kaban akan segera habis yakni sekitar April 2009. (OL-11.

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/02/273266/126/101/-DPRD-Riau-Dukung-Pencabutan-Izin-HTI-di-Pulau-Padang

Aktivitas RAPP Jadi Ancaman Di Pulau Terluar

Pekanbaru. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) anak perusahaan Asia Pacific Resources International Holdings, Ltd (APRIL), tak hanya membikin kebun Hutan Tanaman Industri (HTI) di daratan Sumatera. Tapi sudah pula merambah hingga ke pulau-pulau terluar Indonesia yang ada di Riau.

---

RAPP sendiri mengusahai lahan yang ada di Pulau Padang Kabupaten kepulauan Meranti. Sementara Sumatera Riang Lestari (SRL), anak perusahaan RAPP, mengusahai lahan yang ada di Pulau Rangsang (masih wilayah Kabupaten kepulauan Meranti) dan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis.

Perlakuan RAPP di kawasan pulau-pulau itu kata Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) wilayah Riau, sama saja dengan di Pulau Sumatera. Hutan alam yang ada di lahan gambut, dibabat habis. "Ini menjadi ancaman yang sangat buruk terhadap lingkungan," kata Hariansyah Usman, Direktur Eksekutif Walhi Riau kepada katakabar.com tadi siang.

Walhi mengklaim, RAPP tak layak beroperasi di pulau itu. "Kegiatan RAPP di pulau-pulau itu musti dihentikan. Kalau dilanjutkan, bencana ekologis akan datang. Dan yang menanggung ini tentu pemerintah. Untung yang didapat pemerintah akan habis untuk menanggulangi bencana ekologis ini. Itupun kalau cukup," katanya.

Mestinya kata Hariyansah, RAPP akan lebih baik mengefektifkan lahan yang sudah ada di daratan Sumatera. "Jangan diperluas lagi. Teknologi apapun yang dipakai di pulau itu, nggak akan bisa menghindari bencana yang bakal datang," katanya.*

Sumber : http://katakabar.com/kabar-lingkungan/110-kabar-lingkungan/1273-aktivitas-rapp-jadi-ancaman-di-pulau-terluar-.html

Keselamatan Pulau Rangsang Terancam

Pekanbaru. Tahun ini, Walhi Riau pernah melakukan ujicoba kedalaman gambut di lahan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) anak perusahaan Asia Pacific Resources International Holdings, Ltd (APRIL) yang ada di Pulau Padang. "Kedalaman gambut di sana antara 6-12 meter," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Hariansyah Usman kepada katakabar.com melalui sambungan telepon tadi siang.

Itulah makanya kata Hariansyah, pihaknya mengklaim bahwa RAPP tidak layak beroperasi di pulau itu. "Gambut di pulau itu merupakan gambut yang dlindungi. Jika gambut terbuka lantaran hutannya ditebang, maka bencana akan segera muncul," katanya.

Perlakuan anak perusahaan RAPP, Sumatera Riang Lestari (SRL) yang ada di Pulau Rangsang, lain lagi. Di pulau itu, SRL membikin kebun Hutan Tanaman Industri (HTI) kurang dari 1 kilometer dari bibir pantai. "Posisi ujung kanal kurang dari 1 kilometer. Jika ini dibiarkan, wah akan berdampak buruk," kata Hariansyah.

Dampak buruk yang akan terjadi itu lanjutnya adalah lantaran di kawasan ini, tingkat abrasi cukup tinggi. "Abrasi oleh air laut di pulau itu mencapai 10-20 meter per tahun. Nah, hitung saja, berapa tahun lagi air laut akan sampai ke kanal itu," katanya.*

Sumber : http://katakabar.com/kabar-lingkungan/110-kabar-lingkungan/1274-keselamatan-pulau-rangsang-terancam.html

Ekspor Pasir dari Rupat Dipastikan Ilegal

Distamben Riau mengaku belum tahu ada penambangan pasir di Pulau Rupat untuk dijual ke Singapura. Jika benar, maka dipastikan kegiatan tersebut ilegal.

Riauterkini-PEKANBARU-Dinas Pertambangan Riau menyatakan illegal terhadap adanya aktivitas penambangan pasir di Rupat yang kemudian diekspor ke Sungapura. Pasalnya, sejak tahun 2000 lalu, Kementrian Perdagangan RI sudah mengeluarkan Surat Keputusan pelarangan ekspor pasir.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Riau, Bambang Irawan kepada Riauterkini Rabu (20/7/11). Menurutnya, dengan pelarangan tersebut, otomatis semua semua perijinan yang ada baik sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi tidak berlaku.

"Kita sendiri sejak keluarnya surat keputusan dari kementrian Perdagangan RI tentang pelarangan ekspor pasir, tidak pernah lagi menerbitkan perijinan. Jadi jika memang saat ini ada aktivitas penambangan pasir, itu dipastikan tidak memiliki perijinan," terang Bambang Irawan.

Kata Bambang, dirinya belum mendapatkan laporan adanya aktivitas penambangan pasir di Rupat dan diekspor ke Singapura, karena ada kemungkinan aktivitas pengambilan pasir adalah untuk menimbun lokasi yang bakal dibangun dermaga untuk perusahaan minyak. Namun dia berjanji akan melakukan pengecekan ke lapangan.

Disinggung mengenai ijin bupati, Bambang menyatakan bahwa untuk ekspor, ijin bupati tidak berlaku. Namun kalau hanya pengambilan pasir untuk kebutuhan dalam negeri saja, ijin bupati masih berlaku sejauh tidak melebihi 4 Km dari bibir pantai.***(H-we)



sumber ; http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=38227

Aktivis: APP Tetap Babat Hutan Alam

Asia Pulp and Paper (APP) melancarkan kampanye internasional untuk menunjukkan bahwa perusahaan di bawah grup Sinar Mas ini peduli terhadap lingkungan. Namun menurut Hariyansyah Usman dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, kenyataan di lapangan adalah sebaliknya.

Hariyansyah mengatakan, di Riau perusahaan di bawah APP yang giat mengelolah bahan baku menjadi kertas dan bubur kertas adalah PT IKPP (Indah Kiat Pulp & Paper). Pemasoknya antara lain adalah PT Arara Abadi sebagai perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri). Selain itu, tambahnya, ada beberapa perusahaan pemasok lain yang juga di bawah IKPP tadi."Saat ini kapasitas pabrik pulp-nya itu sudah mencapai 2 juta ton per tahun," kata Hariyansyah.

Deforestasi

Ditanya mengenai kampanye APP yang ingin tampil sebagai pencinta lingkungan hidup, Hariansyah mengatakan, itu hak mereka dan sah-sah saja. Tapi ia menambahkan, mereka tetap berkontribusi terhadap pembabatan hutan di Riau. "Mereka juga berkontribusi terhadap penghancuran kawasan-kawasan gambut yang ada di Riau."Ini semua, tambah Hariyansyah, menyebabkan pengeringan gambut dan bencana asap, yang belakangan sering melanda kawasan di Sumatra ini.

Hutan alam

Hariyansyah menambahkan pula, penyebab deforestasi ini antara lain karena permintaan terhadap produk kertas melebihi tawaran. "Mereka butuh lebih kurang sembilan juta meter kubik bahan baku"Untuk memenuhi itu, maka mereka tidak bisa hanya mengandalkan HTI saja. Hutan alam pun terpaksa diganggu. "Hampir mencapai lima puluh persen bahan baku kertas itu disuplai dari hutan alam," katanya.Hal ini bertentangan dengan apa yang ditulis di label APP, bahwa mereka seratus persen menggunakan bahan baku HTI.Hutan alam yang dibabat terletak di berbagai daerah atau distrik dan kabupaten. "Ada di Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu dan Kuantan Sengingi.

Sumber : http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/aktivis-app-tetap-babat-hutan-alam

program pengembangan hutan tanaman di Provinsi Riau

program pengembangan hutan tanaman