“Di samping sebagai perusahaan minyak terbesar di Indonesia dengan produksi 370 ribu barel per hari, operasi Chevron juga menciptakan persoalan besar. Lingkungan, sengketa lahan dan keselamatan warga dari pipa Chevron, masifnya buangan gas (gas flaring ke udara), pembukaan lahan untuk ladang sumur,” kata Direktur Walhi Riau, Hariansyah Usman, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (25/5/2011).
Berdasar catatan Walhi, pada Oktober 2010, pipa Chevron meledak di Manggala Johnson, Tanah Putih, Riau. Dua orang anak perempuan tersiram minyak mentah di samping luberan minyak mentah yang merupakan bahan beracun berbahaya, kekuatan ledakan pipa tersebut sampai membuat sepeda motor terlempar 15 meter.
“Chevron tidak bisa berdalih dengan alasan kolonialis bahwa pipa mereka lebih dahulu ada dibanding kehidupan masyarakat. Chevron harus memastikan keselamatan pipanya buat warga, bukannya memengaruhi pemerintah dan DPRD untuk menggusur kehidupan warga dari ruang hidup mereka,” kata Usman.
Menurutnya minyak mentah Chevron juga menciptakan pencemaran ke sungai setempat. Pada Maret 2011, warga Rantau Bais mengeluhkan rembesan dan tumpahan minyak di sungai Sebangar hingga mengalir ke sungai Rokan Hilir.
Padahal air sungai itu merupakan sumber air bagi warga desa di sepanjang alirannya. Di sungai itu pula warga menangkap ikan, udang galah, dan mandi serta mencuci di sungai ini. Kualitas kesehatan warga akan terpengaruh buruk dengan sungai yang tercemar.
“Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan peringkat merah kepada Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2010, diantaranya karena pengolahan sludge oil (limbah minyak) yang tidak diperbaiki puluhan tahun,” kata Usman.
Karena terus terjadinya tindakan pencemaran lingkungan ini hingga tahun 2011, pemerintah harus lebih serius menindak Chevron. Pemerintah tidak bisa hanya berfokus menaikkan produksi minyak hingga lebih 1 juta barrel per hari, tapi mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Sesungguhnya, masyarakat lokal dan ekosistem setempat yang memberikan subdisidi terbesar bagi BBM dengan pengorbanan mereka atas lingkungan yang memburuk, kesehatan terganggu, ketidaknyamanan kehidupan karena kehadiran pipa-pipa minyak, gas flaring dan kehadiran berbagai grup sekuriti perusahaan. Tapi subsidi masyarakat bagi produksi minyak Chevron ini tidak pernah diperhitungkan. Justru Chevron yang kerap mengkampanyekan biaya community development, beasiswa bagi segelintir orang,” kata Usman.
Subsidi dari masyarakat dan lingkungan untuk produksi minyak Chevron ini tidak bisa dilanjutkan. Walhi menyerukan, tinggalkan minyak dalam tanah, kembangkan energi terbarukan. Produksi minyak Chevron di Riau telah lewat masa puncak, produksi mulai turun. Minyak pasti akan habis dan lapangan kerja sekarang bagi sekitar 30.000 orang akan hilang.
“Alih-alih menguras sampai habis dan merusak lingkungan, yang perlu dilakukan adalah mengembangkan energi terbarukan dan menjaga lingkungan mendukung kehidupan berkelanjutan,” saran Usman.
(cha/lh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar